Berita

Direktorat Standardisasi Pangan Olahan

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik, serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Atas dasar definisi itu pula maka berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut maka perlu diketahuinya Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan.

Oleh karena itu, pada tahun 2018, Inspektorat Utama Badan POM melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat atas Unit Pelayanan Publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pusat dan Balai). Survei dilakukan terhadap 13 (tiga belas) unit pelayanan Pusat dan 31 (tiga puluh satu) Unit Pelaksana Teknis di Daerah yang memberikan layanan kepada masyarakat, salah satunya adalah di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan.

Survei Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat selaku penerima layanan publik Badan POM khususnya di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan POM khususnya di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan.

Dengan Survei Kepuasan Masyarakat secara periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

  1. Diketahuinya nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Badan POM, khususnya di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan.
  2. Diketahuinya indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi Badan POM melalui peningkatan kualitas pelayanan publik Badan POM khususnya di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan.
  3. Implementasi pelaksanaan Quality Management System (QMS) ISO 9001:2015 Badan POM pada klausul 9.1.2 tentang Kepuasan Pelanggan.
  4. Bahan untuk menetapkan kebijakan dan berbagai langkah perbaikan untuk meningkat-kan kualitas pelayanan publik.
  5. Diketahuinya kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur penyelenggaraan pelayanan publik.
  6. Diketahuinya kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Standardisasi Pangan Olahan secara periodik serta harapan masyarakat sebagai penerima layanan di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan.
  7. Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Badan POM dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.
  8. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan publik di lingkungan Badan POM khususnya di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan.

Adapun penetapan responden dan lokasi survei adalah sebagai berikut:

Responden dipilih secara acak dalam cakupan masing-masing unit pelayanan di lingkungan Badan POM Pusat serta pada Unit Pelaksana Teknis. Untuk responden dihitung dari jumlah populasi pelanggan layanan selama 2 (dua) bulan. Lokasi survei di ruang pelayanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan (Gedung F timur lantai 3).

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 dimulai dari tanggal 2 Mei 2018 s.d 31 Juli 2018. Dalam pelaksanaan survei dilakukan dengan 2 metode yaitu: metode offline dan metode online. Metode offline, responden mengisi kuesioner survei yang telah disediakan dengan memberi tanda pada salah satu jawaban yang telah disediakan, sesuai dengan penilaian/pendapat responden. Pengisian kuesioner dilakukan oleh responden di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan pada waktu operasional pelayanan selama waktu survei dilaksanakan. Sedangkan metode online, karena Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, masih dalam masa transisi dari offline ke online pada tahun 2018, maka survei dilakukan dengan mengakses link melalui google form yang telah dibuat dan disampaikan kepada responden. Pengolahan hasil survei dan finalisasi laporan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2018 dilaksanakan pada bulan September 2018.

Survei Kepuasan Masyarakat pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan tahun 2018 dilakukan terhadap 2 (dua) layanan dengan jumlah populasi dan responden pada tiap layanan, sebagai berikut:

 No  Jenis Pelayanan   Jumlah Populasi  Jumlah Responden menurut Tabel Krejcie & Morgan Jumlah Responden yang diperoleh
1 Pengkajian Permohonan Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat, dan Label Pangan Olahan 21 20 13
2

Konsultasi Terkait Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat, dan Label Pangan Olahan

80 66 66
  Jumlah 101 86 79

 

Kepuasan Masyarakat tahun 2018 pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan dilakukan terhadap 2 (dua) layanan. Hasil survei dengan jumlah responden yang mengisi kuesioner secara keseluruhan sebanyak 79 menunjukkan Nilai Survei Kepuasan Masyara-kat terhadap penyelenggaraan layanan publik sebesar 80.53. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa mutu layanan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan mendapat ka-tegori B (Baik) dan mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 5.06. Perbandingan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan publik pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan tahun 2017 dan 2018 disajikan pada dibawah ini.

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) per unsur pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan tahun 2018, adalah sebagai berikut:

 Unsur Layanan   2018
U1 Persyaratan Pelayanan 77.46
U2 Sistem/Mekanisme/Prosedur Pelayanan 76.32
 U3 Waktu Pelayanan 71.92
U4  Biaya/Tarif Pelayanan  89.86
 U5  Kesesuaian Produk Pelayanan  77.28
U6  Kompetensi Petugas  78.03
U7  Perilaku Petugas  82.04
U8  Penanganan Pengaduan  89.66
U9  Sarana dan Prasarana 82.23 
   Rata-rata  80.53

 

Keterangan:

 Mutu Pelayanan A (Sangat Baik; 88,31 – 100,00)
 Mutu Pelayanan B (Baik; 76,61 - 88,30)
 Mutu Pelayanan C (Kurang Baik; 65,00 – 76,60)
 Mutu Pelayanan D (Tidak Baik; 25,00 – 64,99)

 

Nilai Nilai Survei Kepuasan Masyarakat per jenis layanan dan per unsur layanan tahun 2018 disajikan pada tabel dibawah ini:

 Jenis Layanan U1   U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 Rata-rata
Pengkajian Permohonan Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat, dan Label Pangan Olahan 75,00  73,08  67,31 86,54  75,00   75,00  78,85  84,62  78,85 77,14
Konsultasi Terkait Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat, dan Label Pangan Olahan  79,92 79,55  76,52  93,18  79,55  81,06  85,23   94,70  85,61 83,92

 

Keterangan:

 Mutu Pelayanan A (Sangat Baik; 88,31 – 100,00)
 Mutu Pelayanan B (Baik; 76,61 - 88,30)
 Mutu Pelayanan C (Kurang Baik; 65,00 – 76,60)
 Mutu Pelayanan D (Tidak Baik; 25,00 – 64,99)

 

Dalam kuesioner tahun 2018 ini terdapat kolom pertanyaan berupa saran/masukan dari responden yang dinilai penting bagi perbaikan mutu pelayanan. Ringkasan saran/ masukan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) kategori sesuai tabel dibawah, yaitu:

Jumlah Responden menurut Tabel Krejcie & Morgan Jumlah Responden yang diperoleh
Pengkajian Permohonan Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat, dan Label Pangan Olahan

1. Saran/masukan yang tercakup unsur layanan:

  1. Unsur Persyaratan Pelayanan (U1) yaitu agar gar sosialisasi perka BPOM tentang pengajuan bahan baku lebih diperjelas lagi karena pada formulir tidak mencantumkan syarat-syarat secara lebih detail.
  2. Unsur Sistem/ Mekanisme/ Prosedur Pelayanan (U2) yaitu hendaknya evaluator standby di meja pelayanan.
  3. Unsur Waktu Pelayanan (U3) yaitu agar dwiling time dipersingkat dan timeline semakin efektif.
  4. Unsur Kesesuaian Perilaku Petugas (U7) yaitu sebaiknya apabila ada petugas yang berhalangan agar digantikan dengan petugas lain.
  5. Unsur Sarana dan Prasarana (U9) yaitu sebaiknya tempat duduk yang di sediakan lebih dibuat nyaman lagi.

2. Saran/ masukan lain di luar unsur layanan: -----

3. Saran berupa apresiasi atas mutu yang telah dirasakan: -----

Konsultasi Terkait Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat, dan Label Pangan Olahan

1. Saran/masukan yang tercakup unsur layanan:

  1. Unsur Sistem/ Mekanisme/ Prosedur Layanan (U2) yaitu :
    • Agar ditambahkan sistem yang dapat diakses oleh perusahaan untuk bisa mengecek izin khusus/ izin BTP apa saja yang sudah diajukan perusahaan lain.
    • Hendaknya ada layanan konsultasi online/ via email dan by phone
  1. Unsur Kesesuain Produk Pelayanan (U5) yaitu hendaknya bisa mendapatkan buku panduan terbitan BPOM dengan lebih mudah.
  2. Unsur Kompetensi Petugas (U6) yaitu agar antara evaluator satu dan lainnya menerapkan hal yang sama dalam penilaian konsultasi
  3. Unsur Perilaku Petugas (U7) yaitu Hendaknya evaluator dapat lebih sabar, ramah, detail dan tidak terkesan buru-buru dalam memberi penjelasan.
  4. Unsur Sarana dan Prasarana (U9) yaitu :
    • Agar bangku di ruang tunggu diberikan sandaran
    • Agar disediakan meja yang dapat digunakan untuk meletakkan laptop

2. Saran/ masukan lain di luar unsur layanan:

  • Agar dapat ditingkatkan dan terjalin kerjasama yang lebih baik lagi
  • Hendaknya pengetahuan untuk pendaftaran produk secara sistem komputer, mohon disosialisasi secara jelas ke para perusahaan

3. Saran berupa apresiasi atas mutu yang telah dirasakan:

  • Pelayanan sudah baik, dipertahankan

 

Berdasarkan hasil survei tersebut, telah diketahui NILAI SKM yang menggambarkan tingkat mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan. Disamping itu juga diketahui kelemahan atau kekurangan dari unsur pelayanan

Rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat Utama Badan POM terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2018 di lingkungan Badan POM agar:

  1. Melakukan publikasi standar pelayanan secara jelas, terbuka dan mudah diakses terkait komponen penyampaian pelayanan (service delivery), yaitu:
    1. Persyaratan;
    2. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
    3. Jangka waktu penyelesaian;
    4. Biaya/tarif;
    5. Produk pelayanan;
    6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
  2. Melakukan perbaikan atas unsur layanan yang masih mendapat kategori D (tidak baik) dan/ atau C (kurang baik).
  3. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang keamanan dan kenyamanan pelayanan publik.
  4. Menindaklanjuti saran/masukan yang disampaikan responden bagi perbaikan/pe-ningkatan mutu pelayanan.
  5. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan sebagai dasar perbaikan un-tuk peningkatan kualitas pelayanan publik/inovasi secara berkelanjutan (continuous improvement).
  6. Menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan FKP, sebagai upaya membangun sistem penyeleng-garaan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Berita Terbaru

Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Badan POM bersama Anggota Komisi IX DPR RI serta Balai Besar POM di Serang, melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dengan tema Keamanan Pangan...
Kunjungi Kami

Jl. Percetakan Negara No.23,
Jakarta Pusat, 10560

Get Direction
Hubungi Kami

Telp: (+6221) 42875584
Fax: (+6221) 42875780

Email: standarpangan@pom.go.id
Jadwal Konsultasi

Senin - Kamis: 08.30 - 15.00


--------------------------------