Berita

Direktorat Standardisasi Pangan Olahan

Kegiatan Intensifikasi Komunikasi Penerapan Standar Pangan atau Sosialisasi Standar Pangan telah dimulai sejak tahun 2013 di beberapa provinsi di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan persamaan persepsi, advokasi kepada stakeholder, serta untuk mendapatkan masukan terhadap penerapan peraturan tentang pangan olahan. Pada tahun 2018, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan menyelenggarakan kegiatan Intensifikasi Komunikasi Penerapan Standar Pangan lanjutan di 3 kota yaitu Padang, Semarang, dan Makassar di bulan September. Peserta dari kegiatan ini masing-masing berjumlah sekitar 60 orang untuk setiap kota.

Kegiatan dikemas dalam bentuk seminar interaktif yang diisi dengan pemaparan materi, diskusi dan tanya jawab. Materi yang disampaikan meliputi peraturan yang terkait dengan Peraturan Pangan secara Umum, Kategori Pangan dan Bahan Baku, Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus, Bahan Tambahan Pangan, Pangan Proses Tertentu, Cemaran dan Bahan Berbahaya pada Pangan, Code of Practice (Retail Modern dan Pasar Tradisional), Kemasan Pangan dan Bahan Penolong, Label dan Iklan Pangan Olahan, Klaim dan Informasi Nilai Gizi.

Makassar

Kegiatan Intensifikasi Komunikasi Penerapan Standar Pangan yang pertama telah dilaksanakan pada tanggal 6-7 September 2018 bertempat di Swis-Belhotel Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dibuka Kepala Balai Besar POM di Makassar, Drs. Hans G. Kakerissa, Apt dan Direktur Standardisasi Pangan Olahan, Dra. Mauizzati Purba, Apt, M.Kes. dan dihadiri oleh peserta perwakilan Balai Besar/Balai POM wilayah Indonesia bagian timur yaitu BBPOM di Makassar, BBPOM di Manado, BPOM di Palu, BPOM di Kendari, BPOM di Gorontalo, BPOM di Mamuju, BPOM di Ambon, BPOM di Sofifi, BPOM di Kupang, BBPOM di Mataram, BBPOM di Jayapura, BPOM di Manokwari, Loka POM di Palopo. SKPD terkait di Provinsi Sulawesi Selatan (Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan dan Dinas Perikanan dan Kelautan), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Makassar, Persatuan Ahli Teknologi Pangan (PATPI) Makassar, Asosiasi Pengusaha Pribumi Indonesia (ASPRINDO), universitas di Sulawesi Selatan.

Intensifikasi Makassar

Peserta yang sebagian besar berasal dari daerah regional Indonesia timur menyampaikan beberapa pertanyaan yang menjadi perhatian para peserta terkait peraturan beberapa produk yang memanfaatkan bahan local seperti manisan kulit jeruk dan susu mengandung kolostrum, pengawasan pangan, pengawasan pasar tradisional dan modern, kedudukan Peraturan Kepala Badan dan SNI dalam pengawasan, implementasi regulasi terkait BTP, enzim,  cemaran mikroba dan pangan diet khusus, serta usulan agar semua pihak termasuk Badan POM dapat meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan agar pelanggaran terutama yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil dapat diminimalisir.

Intensifikasi Makassar

Padang

Selanjutnya kegiatan Intensifikasi dilaksanakan di Hotel Mercure, Padang pada tanggal 20 – 21 September 2018.  Acara dibuka oleh Kepala Balai Besar POM di Padang Drs. M. Suhendri, Apt, M. Farm dan Direktur Standardisasi Pangan Olahan. Peserta yang mengikuti kegiatan terdiri dari perwakilan Balai Besar/Balai POM di wilayah Sumatera (BBPOM di Aceh, BBPOM di Medan, BPOM di Pekanbaru, BPOM di Jambi, BPOM di Lampung, BPOM di palembang, BPOM di Bengkulu, BPOM di Pangkal Pinang, BPOM di Padang), SKPD di Provinsi Sumatera Barat (Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perikanan dan Kelautan), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Padang, wakil dari GAPMMI, wakil dari Universitas Andalas.

Intensifikasi Padang

Diskusi yang berkembang dalam kegiatan ini, terutama terkait dengan pangan lokal seperti kategori pangan dendeng balado jantung pisang, pengemasan rending daging, iradiasi untuk produk ikan, cara perhitungan informasi nilai gizi, penggunaan bahan tambahan pangan (BTP), iklan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, pengawasan pangan siap saji, pengalengan rendang, serta ketentuan harus dengan resep dokter bagi pangan untuk keperluan medis khusus (PKMK) dihubungkan dengan kasus stunting yang terjadi di 2 kabupaten di kota Padang.

Intensifikasi Padang

Semarang

Semarang merupakan kota ketiga dimana kegiatan ini dilaksanakan pada tahun ini. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 – 25 September 2018 di Hotel PO, Semarang. Acara diawali dengan pembukaan yang disampaikan oleh Plt. Kepala Balai POM Semarang Dra. Zeta Rina Pujiastuti Direktur Standardisasi Pangan Olahan. Peserta kegiatan ini berasal dari Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Bandung, Balai Besar POM di Semarang, Balai Besar POM di Yogyakarta, Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Pontianak, Balai Besar POM di Banjarmasin, Balai Besar POM di Samarinda, Balai POM di Serang, Balai POM di Palangkaraya, SKPD terkait di Provinsi Jawa Tengah (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UKM), Universitas Diponegoro, UNIKA, Universitas Semarang, wakil YLKI di Jawa Tengah, dan GAPMMI di Jawa Tengah.

Intensifikasi Semarang

Sejalan dengan intensifikasi di dua wilayah sebelumnya, permasalahan yang cukup banyak diutarakan oleh sejumlah peserta adalah terkait dengan pangan lokal yang umumnya diproduksi oleh PIRT Pertanyaan yang banyak ditanyakan seputar kategori pangan, klaim kesehatan, dan penambahan bahan herbal pada pangan lokal (seperti daun kelor serbuk, daun tin serbuk, teh pasak bumi, minuman serbuk rosela, garam vulkanik). Pertanyaan lain yang disampaikan oleh peserta antara lain cara penghitungan informasi nilai gizi, bahan tambahan pangan MSG, cara penetapan umur simpan pangan untuk UMKM, penerapan label pada pangan siap saji, pengawasan pangan di pasar tradisional, pengawasan pangan yang dijual online, keamanan kemasan pangan polistiren busa, penerapan iradiasi dalam pangan steril komersial tempe bacem kaleng.

Terdapat sejumlah catatan penting pada ketiga kegiatan Intensifikasi ini yang disampaikan oleh Direktur Standardisasi Pangan Olahan. Beliau menyampaikan penyusunan standardisasi pangan yang dilakukan tidak dimaksudkan untuk memasung inovasi tetapi mengawal keamanan, mutu, dan inovasi pangan. Kewenangan pengawasan pangan telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yaitu untuk pangan olahan dilakukan oleh Badan POM sedangkan pangan segar dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam hal ini, beliau juga menekankan tentang peran industri pangan sangat penting dalam mengawal mutu dan keamanan pangan. BPOM juga menjelaskan tentang pengawalan iklan pangan olahan yang telah dilakukan melalui peraturan selama ini tidak bermaksud membatasi kreativitas industri namun semata-mata agar iklan tidak memberikan persepsi yang salah dikalangan masyarakat.

Intensifikasi Semarang

Lebih lanjut pada pertemuan ini semua pihak sepakat akan pentingnya kerjasama antar semua pihak yang terkait, baik dalam rangka penyusunan maupun implementasi peraturan tentang pangan olahan, agar pangan yang beredar di Indonesia terjamin keamanannya. Persamaan persepsi antar pihak terkait dalam memahami standar di bidang pangan di Indonesia yang berlaku juga sangat penting agar penerapan atau eksekusi di lapangan.

Berita Terbaru

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas - asas umum...
Kunjungi Kami

Jl. Percetakan Negara No.23,
Jakarta Pusat, 10560

Get Direction
Hubungi Kami

Telp: (+6221) 42875584
Fax: (+6221) 42875780

Email: standarpangan@pom.go.id
Jadwal Konsultasi

Senin - Kamis: 08.30 - 15.00


--------------------------------