Direktorat Standardisasi Produk Pangan

Frequently Asked Questions - All FAQs

Please select your question category
Search FAQs
View all frequently asked questions
View FAQ Tags

Permenkes 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan hanya memuat ketentuan pokok saja seperti penggolongan BTP dalam 27 golongan dan jenis-jenis BTP pada setiap golongan tersebut. Untuk batas maksimum penggunaan BTP pada setiap kategori pangan tertulis dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan.

Satu tahun, Permenkes 033 diundangkan tanggal 27 Juli 2012, sehingga pangan yang beredar harus menyesuaikan Peraturan ini paling lama satu tahun sejak diundangkan Peraturan tersebut (batas akhir sampai dengan 27 Juli 2013).

Selain BTP yang diatur dalam Permenkes 033 tahun 2012 tentang BTP belum dapat digunakan, akan tetapi dapat melalui mekanisme pengkajian terlebih dahulu.

Metanil Yellow dan Rhodamin B merupakan pewarna tekstil dan tidak termasuk bahan tambahan pangan. Kedua zat ini tidak diatur lagi dalam Permenkes 033 tentang Bahan Tambahan Pangan. Namun pelarangan penggunaan kedua zat warna ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.239/Menkes/Per/V/85 tentang Zat Warna Tertentu yang dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya.

  • Ya, permenkes No. 33 merupakan revisi dari permenkes 722. Namun pada Permenkes No.33 hanya memuat golongan dan BTP saja, seperti BTP Pengawet (misalnya asam benzoat), Pewarna (misalnya curcumin). Sedangkan pada Peraturan Kepala Badan POM telah ditetapkan jenis kategori pangannya dan batas maksimum penggunaannya.
  • Peraturan Kepala Badan POM tentang Bahan Tambahan Pangan dapat di unduh di web pom.go.id, di bagian Peraturan Perundang-undangan JDIH. Hingga saat ini, terdapat 25 Peraturan Kepala Badan POM terkait Bahan Tambahan Pangan, dua Peraturan lagi yaitu pemanis dan perisa masih dalam proses.

Rasio 1 (satu) berlaku untuk semua BTP. Rasio 1 hanya digunakan untuk satu golongan BTP yang sama.

Saat ini peraturan tersebut telah direvisi melalui Permenkes 033 tahun 2012 tentang Bahan Saat ini telah keluar Peraturan Kepala Badan POM terkait BTP sebanyak 25 golongan BTP, dan pada Peraturan Kepala Badan POM tersebut telah diatur untuk rasio 1. Rasio 1 ini hanya berlaku untuk jenis BTP dengan satu golongan dan digunakan dalam satu produk secara bersamaan. Misalnya BTP pengawet Natrium Benzoat dengan BTP pengawet Asam Sorbat.

Dalam pengujian BTP perlu mempertimbangkan rasio 1, yaitu pada saat menentukan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Namun pada prinsipnya ratio 1 diperhitungkan oleh produsen pada saat akan menggunakannya dalam produk pangan.

Tidak boleh digunakan

Salah satu alternatif pengganti boraks adalah STPP (sodium tripoly phosphate). STPP merupakan BTP golongan penstabil, penggunaannya sudah diatur di Permenkes 33 tahun 2012 dan SK Kepala BPOM RI tentang Penstabil tahun 2013.

Minyak yang tidak boleh digunakan, adanya perbedaan secara fisik yaitu perubahan warna, kekentalan, warna, dan bau dan untuk memastikan harus dilakukan uji laboratorium.

Untuk saat ini asap cair dan kitosan belum diatur sebagai pengawet. Namun asap cair sudah diizinkan sebagi perisa asap dan kitosan sebagai bahan baku.

Pemanis buatan diizinkan digunakan dalam banyak kategori pangan. Namun pada beberapa target konsumen tertentu dan demi kehati-hatian maka perlu dicantumkan peringatan pada label pangan yang mengandung BTP tersebut.  Pencantuman peringatan juga bertujuan agar masyarakat lebih waspada dan memperhatikan kesehatan terutama untuk ibu hamil dan anak-anak.

Air kapur sirih boleh saja digunakan sebagai alternatif pengganti BTP pengeras. Air kapur sirih yang digunakan harus food grade dan penggunaannya harus sesedikit mungkin dengan mencapai fungsi teknologi.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. 4 Tahun 2014 tentang Batas Maksimum Penggunaan BTP Pemanis Buatan dalam Produk Pangan, siklamat tidak boleh digunakan untuk keripik pisang maupun keripik singkong.

Dapat di lihat di Perka Badan POM No. 4 Tahun 2014, tentang batas maksimum penggunaan BTP pemanis, yang sesuai dengan jenis pemanis buatan dan produk yang digunakan.

Peraturan tersebut harus diterapkan satu tahun setelah diundangkan setelah tidak diterapkan akan mendapatkan sanksi.

Pengujian penggunaan BTP dalam produk pangan termasuk PJAS adalah secara kuantitatif. untuk BTP yang batas penggunaannya CPPB, dilakukan pengujian kualitatif.

Berdasarkan Permenkes 033 tahun 2012 tentang BTP bahwa:

  • BTP adalah bahan yang ditambahkan untuk mempengaruhi sifat dan bentuk pangan.
  • Dilarang menggunakan BTP untuk tujuan:
    1. menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan;
    2. menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi pangan yang baik untuk pangan; dan/atau
    3. menyembunyikan kerusakan pangan.
  • Dalam peraturan bahwa batas maksimum penggunaan MSG yaitu CPPB atau secukupnya. Yang berarti bahwa MSG dapat ditambahkan sesedikit mungkin sampai menimbulkan efek teknologi yaitu efek rasa yang diinginkan. MSG hanya dapat meningkatkan rasa dan tidak menciptakan rasa baru.
  • MSG merupakan salah satu BTP yang sudah dikaji keamanannya oleh The Joint FAO /WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) dan telah ditetapkan nilai ADI MSG adalah tidak dinyatakan (not specified).

Cara membaca peraturan BTP berdasarkan kategori pangan :

  1. Carilah peraturan terkait dengan golongan BTP yang akan digunakan contohnya : natrium benzoate
  2. Carilah jenis BTP yang dimaksud pada peraturan tersebut.
  3. Kategori pangan yang boleh ditambahkan BTP tersebut sudah tercantum jelas pada peraturan tersebut.
  • Saat ini memang masih banyak permasalahan  terkait pemanis buatan. Namun, berdasarkan kajian JECFA atau kumpulan ahli BTP Internasional menyebutkan bahwa pemanis buatan aman digunakan asal konsumsi pemanis buatan tersebut masih di bawah ADI yang telah ditetapkan dan batas maksimum penggunaan tersebut sudah dihitung sehingga tidak melebihi ADI.
  • Aturan Internasional (Codex) tidak menyebutkan bahwa pemanis buatan hanya untuk pendertia diabetes atau makanan berkalori rendah saja. Namun sebagai langkah kehati-hatian, saat ini untuk pangan yang mengandung pemanis buatan diberikan label mengandung pemanis buatan disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui.

Codex menjadi acuan dalam penyusunan BTP karena codex merupakan standar internasional yang menjadi acuan utama semua Negara, membantu Negara dalam menetapkan jenis BTP yang akan diatur, dan dalam rangka harmonisasi peraturan antar Negara.

Bahan pengganti formalin tidak akan ada. Namun untuk alternatifnya dapat digunakan STPP. Selain itu dalam menggumpalkan tahu dapat menggunakan glukono delta lakton..

Pengaturan penggunaan BTP telah memperhatikan faktor-faktor keamanan dalam penerapannya dan produsen PJAS harus memperhatikan ketentuan tersebut.

Saat ini, Dit SPP sudah mensosialisasikan penggunaan sendok URT untuk penggunaan Bahan Tambahan Pangan, dan sudah memberikan contok sendok URT kepada PIRT.

  • Tidak semua jenis pewarna memiliki color index, dan
  • Karamel tidak memiliki Color Index

Kalsium karbonat merupakan salah satu BTP yang diizinkan digunakan, merupakan golongan BTP penstabil, pengatur keasaman, antikempal dan pengemulsi. Pada produk rempeyek dan krupuk boleh digunakan sebesar CPPB (GMP).

Secang dapat digunakan sebagai pewarna alami.

Sudah di revisi menjadi Peraturan Kepala Badan POM tahun 2014 tentang Pemanis.

Kalsium karbonat diizinkan sebagai pengatur keasaman pada produk asinan buah dengan batas maksimum CPPB.

Berdasarkan Perka BPOM No. 37 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum penggunaan BTP pewarna, pewarna hijau yang boleh digunakan untuk tape (kategori Pangan 06.5 makanan pencuci mulut berbasis serealia dan pati (misalnya pudding nasi, pudding tapioca) adalah :

  • Klorofil, batas maksimum CPPB
  • Klorofil dan klorofilin tembaga kompleks, batas maksimal CPPB
  • Hijau FCF, batas maksimal 30 mg/kg

Dalam proses produksinya harus diperhatikan secara benar dan teliti, menghidari terjadinya oksidasi dapat menggunakan botol yang gelap, cara penyimpanannya jika menggunakan BTP harus melihat ke dalam Peraturan Kepala Badan BPOM No. 36 tahun 2013 tentang Pengawet, dimana dalam Peraturan tersebut dimuat jenis BTP dan batas maksimum yang digunakan.

Penggunaan bahan tambahan pangan disesuaikan dengan tujuannya, penggunaan beberapa BTP agar memperhatikan ketentuan di Peraturan Kepala Badan mengenai Bahan Tambahan Pangan.

  • Pangan diproduksi harus sesuai dengan Cara Produksi Pangan yang Baik
  • Gunakan minyak goreng tidak lebih dari 3x (cek pedoman PJAS SPO)
  • Gunakan kemasan kedap udara dan tidak tembus cahaya
  • Melakukan pengendalian proses dengan pengurangan kandungan minyak bisa dilakukan dengan mesin peniris getar atau rotary spinner.
  • Jika diperlukan dapat menggunakan Bahan Tambahan Pangan Antioksidan yang penggunaannya harus sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM No. 38 tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Antioksidan.

Tidak boleh ditambah lagi, karena sudah diperhitungkan batas maksimumnya, jika di tambah lagi akan sulit untuk dikontrol dan penggunaanya dapat melebihi batas maksimum.

BHT tidak bisa hilang dalam pemanasan, jadi tetap ada pada produk akhir.

Untuk menggoreng sebaiknya digunakan minyak sawit atau minyak kelapa yang kandungan oleatnya tinggi, karena lebih stabil dengan panas. Jika menggunakan minyak padat yang umumnya adalah minyak nabati yang mengandung lemak tak jenuh yang jika dipanaskan akan terbentuk lemak trans yang dapat meningkatkan kadar kolesterol darah. Minyak padat sebaiknya hanya digunakan untuk menumis.

Boleh namun dipastikan yang digunakan aman dan sesuai dengan petunjuk yang ada.

Untuk pengawet alami dapat menggunakan garam. Selain itu, kadar air dalam produk juga berpengaruh terhadap daya simpan. Semakin kering produk, maka daya simpannya juga semakin lama.

  • BTP pengeras diizinkan pada produk minuman lidah buaya sepanjang mengikuti Peraturan Kepala Badan POM No. 9 mengenai Batas Maksimum penggunaan BTP pengeras. Adapun jenis pengeras yang diizinkan untuk minuman lidah buaya antara lain kalsium laktat, kalsium klorida, kalium klorida, kalsium sulfat, kalsium glukonat, Sebaiknya dicoba dulu apakah jenis tersebut sesuai harapan.
  • Jenis pengeras tersebut dapat ditambahkan pada minuman lidah buaya dengan batas maksimum CPPB, yang berarti ditambahkan sesedikit mungkin sampai menimbulkan efek yang diinginkan.
  • Ini harus dikonfirmasi ke produsen, pewarna apa digunakan dalam bumbu balado dan jumlah takarannya berapa ( harus diperhitungkan) sesuai dengan ketentuan. 
  • Pilihlah pewarna yang sudah terdaftar (mempunyai nomor MD/PIRT).
  • Apabila ada kesulitan bisa meminta bantuan Balai atau Balai Besar POM setempat untuk identifikasi atau uji kandungan BTP dalam bumbu balado.
  • Jenis pewarna yang diizinkan untuk produk-produk balado, antara lain kurkumin, beta karoten, dan karotenoid.

BTP ditambahkan jika memang benar-benar diperlukan. Untuk membuat produk menjadi renyah dapat ditambahkan air kapur (kalsium hidroksida) dengan batas maksimum CPPB, yang berarti ditambahkan sesedikit mungkin sampai menimbulkan efek yang dikehendaki. Namun perlu diingat bahwa air kapur yang ditambahkan harus food grade, artinya harus memenuhi standar yang ditetapkan dan memang boleh ditambahkan ke dalam makanan.

Batas maksimum penggunaan natrium benzoat beserta kategori pangan yang diizinkan terdapat dalam peraturan perka Badan POM No. 36 Tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan BTP pengawet.Contohnya kategori pangan kopi dan teh batas maksimalnys 600 mg/kg untuk produ-produk cair.

  • Alergi bisa disebabkan karena ikan sudah tidak segar lagi. Histamin yang ditimbulkan dari ikan yang tidak segar dan cara pengolahan yang tidak benar.
  • Sebaiknya ikan segar disimpan dalam keadaan beku jika menggunakan es harus disimpan dengan perbandingan ikan dan es ; 1 : 2.

Disarankan untuk menggunakan trikalsium sitrat sebagai pengatur keasamannya karena disamping sebagai pengatur keasaman, trikalsium sitrat juga berfungsi sebagai pengeras. Formulasi yang tepat untuk jumlah penggunaan trikalsium sitrat belum ada angka pasti sehingga memerlukan tahapan trial and error sampai diperoleh efek teknologis yang sesuai dengan yang diinginkan.

Benzoat adalah bahan tambahan pengawet untuk memperpanjang masa simpan, batas penggunaan benzoat dapat dilihat di Peraturan Kepala Badan POM No. 36 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan BTP Pengawet.

Bau apek disebabkan oleh penggunaan berlebihan, sehingga berpengaruh pada sensori produk, gunakanlah sesuai dengan aturan Perka Badan POM No. 36 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan BTP Pengawet.

  • Batu kapur adalah kalsium karbonat yang jika dilarutkan dalam air menjadi endapan dalam kapur disebut sebagai kalsium hidroksida. Penggunaannya untuk koktail dan pangan tradisional adalah secukupnya. Batu kapur yang dimaksud adalah (imiah)
  • Gunakan batu kapur atau endapan batu kapur yang memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Kesehatan 033 dan Kodeks Makanan Indonesia

Setiap kategori pangan memiliki persyaratan mikroba yang wajib diuji sesuai dengan Perka BPOM tentang kriteria mikrobiologi

Pengelompokkan pada Surat Keputusan (SK) yang direvisi sudah berdasarkan kategori pangan

Persyaratan cemaran untuk air minum isi ulang mengacu pada Permenkes Nomor 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, jika air minum isi ulang dikemas dan dijual secara ritel maka harus memenuhi SNI AMDK.

Batas maksimal yang ditetapkan sudah mempertimbangkan batas resiko kesehatan dan melamin sudah ada dalam rantai makanan sehingga yang diatur adalah batas maksimalnya.

Persyaratan mikrobanya bisa mengacu pada minuman teh dalam kemasan karena minuman teh serbuk dan minuman teh dalam kemasan termasuk dalam kategori pangan yang sama, yaitu 14.1.5 Kopi, Kopi Substitusi, Teh, Seduhan Herbal, dan Minuman Biji-Bijian dan Sereal Panas, kecuali Cokelat.

Teori praktis untuk mengurangi benzo[a]piren pada pangan dapat merujuk kepada Petunjuk Meminimalkan Terbentuknya Cemaran Kimia Pada Pangan Siap Saji dan Pangan Industri Rumah Tangga Sebagai Pangan Jajanan Anak Sekolah

Gum Base yang food grade diizinkan digunakan sebagai bahan baku pangan, dibuktikan dengan hasil uji atau analisis keamanan bahan baku. 

Kementrian kehutanan mengatur madu dengan mengacu pada SNI Madu dan Codex Stan Honey. Parameter yang harus diperhatikan terutama adalah kandungan HMF–nya (hidroksimetilfurfuran), kandungan air dan enzim di astase di dalamnya.

Sulit untuk menetapkan kandungan melamin “zero” pada pangan. Karena melamin dapat berasal dari air lingkungan dan udara yang terkontaminasi oleh melamin. Batasan numerik kandungan melamin dalam beberapa pangan ini adalah dengan ketentuan bahwa terdapatnya melamin dalam pangan tersebut tidak sengaja ditambahkan dan keberadaannya tidak dapat dihindari.

Kandungan melamin tidak perlu dicantumkan dalam label, cukup dengan melampirkan sertifikat analisis produk saat melakukan pendaftaran.

Formula bayi dalam bentuk bubuk masih akan diencerkan sebelum dikonsumsi, sementara formula bayi siap konsumsi tidak perlu diencerkan lagi.

Produk tersebut dapat dikategorikan sebagai yoghurt rendah lemak. Yoghurt rendah lemak adalah produk susu yang diperoleh dari proses fermentasi susu rendah lemak, atau susu rendah lemak rekonstitusi dengan menggunakan bakteri asam laktat Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus atau bakteri asam laktat yang sesuai.

Karakteristik dasar :

  1. kadar lemak susu tidak kurang dari 1,25% dan tidak lebih dari 3%
  2. total padatan bukan lemak kurang dari 8%
  3. kadar asam laktat tidak kurang 0.9%

Yoghurt yang dikonsumsi dengan cara disendok atau diminum harus memenuhi persyaratan.

Keripik daun sirih dikategorikan sebagai makanan, selama tidak klaim fungsi pengobatan atau terapeutik pada label dan iklan.

Risoles beku merupakan pangan campuran (komposit) sehingga pengelompokannya mengikuti kategori pangan 16.0 Pangan campuran (komposit), tidak termasuk pangan dari kategori 01.0 sampai 15.0.

Pangan lokal dapat diusulkan ke dalam kategori pangan.

Boleh sebagai PIRT dan masuk dalam kategori pangan 06.0 Serealia dan Produk Serealia namun penamaannya harus disesuaikan.

Dipersyaratkan bahwa ‘susu segar’ tidak boleh mengandung kolostrum,  berdasarkan  Peraturan Kepala Badan POM No HK.00.05.52.4040 tahun 2006  Kategori Pangan 01.1.1.1.

Revisi Peraturan Kepala Badan POM No HK.00.05.52.4040 tahun 2006 tentang Kategori Pangan menetapkan Sambal pecel pada kategori pangan 12.6.2 Saus non emulsi.

Pangan lokal dapat diusulkan ke dalam kategori pangan. Dalam pengusulan pangan lokal tersebut dapat disampaikan definisi dari produk pangan lokal tersebut termasuk komposisi dan cara pengolahannya.

Peraturan Kepala Badan POM No. HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan mengatur mengenai pemberian nama jenis pangan sebagai berikut:

  1. Nama jenis harus sesuai dengan SNI yang telah diberlakukan wajib.
  2. Nama jenis yang belum diatur harus memenuhi ketentuan kategori pangan.
  3. Dalam hal nama jenis belum ditetapkan dalam SNI dan /atau Kategori Pangan, Nama Jenis yang bersangkutan baru dapat digunakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktorat Standardisasi Produk Pangan BPOM.

Penerapan kategori pangan :

Kategori pangan

SNI

Mandatory (wajib)

Voluntary (sukarela), sebagian wajib

Mengatur karakteristik dasar

Mengatur syarat mutu

Harmonized dengan negara lain

Mengatur ketentuan untuk produk yang ada  dalam negeri

  • Kategori pangan hanya mengatur definisi dan karakteristik dasar. Untuk mutu bisa dilihat pada SNI komoditi.
  • Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.42.4040 tahun 2006 tentang Kategori Pangan, persyaratan protein hanya ditetapkan untuk kecap kedelai asin sedangkan untuk kecap manis dan kecap asin tidak ditentukan kadar proteinnya.

Berdasarkan SK. Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.42.4040 tahun 2006 tentang Kategori Pangan, minyak goreng dan jenis minyak lainnya ada dalam kategori 02.1.2 Lemak dan Minyak Nabati. Dimana kategori 02.1.2 termasuk dalam kategori pangan 02.0 Lemak, Minyak, dan Emulsi Minyak.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.42.4040 tahun 2006 tentang Kategori Pangan :

  • Permen susu termasuk dalam kategori 7 Makanan Pencuci Mulut Berbahan Dasar Susu dengan nama jenis Kembang Gula Susu atau Permen Susu dan kandungan susu tidak kurang dari 5%.
  • permen isi susu termasuk dalam kategori pangan 2.1 Kembang Gula Keras atau Permen Keras dengan nama jenis Kembang Gula Isi Susu atau Permen Isi Susu dan kandungan susu tidak lebih dari 5%.
  • Pie susu termasuk dalam kategori pangan 07.2.1 adalah produk bakeri yang dapat digunakan sebagai hidangan penutup atau pencuci mulut.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.42.4040 tahun 2006 tentang Kategori Pangan, Garam Gurih dapat dimasukkan dalam kategori pangan 12.1.1 Garam. Karakteristik dasar Garam Gurih telah diatur sesuai SNI 01-3556.1-1999 Garam Gurih yaitu :

  • Kadar NaCl minimal 87%
  • Penyedap rasa dihitung sebagai Mononatrium L-glutamat (MSG) 9-12%
  • Yodium, dihitung sebagai Kalium Iodat (KIO3) 30-80 mg/kg.
  • Saat ini sarang burung walet belum masuk dalam kategori pangan sesuai Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.42.4040 tahun 2006 tentang Kategori Pangan, tetapi sarang burung wallet diizinkan sebagai bahan baku pangan.
  • Untuk dimanfaatkan sebagai pangan, sarang burung walet harus diolah terlebih dulu karena termasuk bahan pangan belum siap saji. Persyaratan batas cemaran mikroba maupun residu nitrit diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/3/2013 Tahun 2013 Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Walet Ke dan Dari Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Es sirup yang dijual di sekolah kebanyakan merupakan pangan siap saji (PSS) karena tidak dikemas dan tidak masuk kedalam kategori pangan, kecuali untuk es sirup yang dibuat dari minuman serbuk yang diseduh air kemudian diberi es, maka masuk kedalam kategori pangan 14.1.4.2 atau 14.1.4.3.

Kerupuk melinjo dan ikan kayu telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.42.4040 tahun 2006 tentang Kategori Pangan.

  • Kerupuk melinjo dikelompokkan dalam kategori pangan 15.1 Makanan Ringan-Berbahan Dasar Kentang, Umbi, Serealia, Tepung atau Pati (dari Umbi dan Kacang).   
  • Ikan kayu dikelompokkan dalam kategori pangan 09.2.5 Ikan dan Produk Perikanan Termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata yang Diasap, Dikeringkan, Difermentasi dengan atau Tanpa Garam.
  • Asam sunti akan diakomodir dalam revisi kategori pangan, masuk dalam kategori 12.2.1 Herba dan Rempah.

Kerupuk melinjo masuk dalam kategori hasil olahan buah, ikan kayu masuk dalam kategori produk hasil olahan ikan.

Dapat mengajukan ke Direktorat Standardisasi Produk Pangan, dengan melampirkan informasi produk yaitu : komposisi (disertai persentasenya), alur proses pengolahan, peruntukkan, lebih baik jika disertai referensi regulasi negara lain.

Bisa dilihat dari fungsinya, manfaatnya, dan peruntukannya.

Tidak ada perbedaan, karena juice adalah istilah asing yang diterjemahkan menjadi sari buah.

  • Keripik pada umumnya berbahan baku sayuran yang dilapisi dengan tepung kemudian digoreng, atau umbi atau buah yang dipotong tipis-tipis dan digoreng.
  • Kerupuk adalah makanan yang dibuat dari adonan tepung dicampur dengan lumatan bahan pangan (misalnya buah, umbi, sayuran, udang, ikan, dll), dikukus, diiris tipis, dikeringkan, kemudian digoreng.
  • Sorbet adalah produk buah yang diblender dengan es, semacam bentuk makan makanan penutup.
  • Sherbet rasanya lebih creamy dengan bahan campuran susu rendah lemak dan teksturnya lebih halus.

Produk ekstrudat adalah produk yang dibuat dari tepung dan atau pati melalui proses ekstrusi dengan penambahan bahan lain dengan atau tanpa proses penggorengan

  • MP-ASI siap santap adalah MP-ASI yang telah diolah melalui proses sterilisasi komersial sehingga dapat dikonsumsi langsung.
  • MP-ASI siap masak adalah MP-ASI yang telah diproses dan harus dimasak dengan air atau cairan lain yang sesuai sebelum dikonsumsi.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan diatur bahwa label harus memenuhi persyaratan:

  1. Tidak mudah lepas dari kemasan;
  2. Tidak mudah luntur atau rusak; dan
  3. Terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Selain itu, untuk label yang melekat atau ditempelkan pada kemasan harus melekat kuat sehingga jika dilepas akan merusak label atau kemasan aslinya.

  • Peraturan Kepala Badan POM Nomor Hk.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.
  • Keterangan tentang komposisi atau daftar bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan dicantumkan pada label secara lengkap dan berurutan mulai dari jumlah terbanyak.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan menetapkan bahwa produk pangan yang mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 (lima) tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Susu segar boleh pasteurisasi, namun namanya menjadi susu pasteurisasi.

Termasuk dalam produk susu UHT, dan rasa merupakan variannya.

  • Nilai kandungan suatu zat gizi pada produk diperbolehkan untuk tidak sama persis, dengan syarat masih dalam batas toleransi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.11.11.09605 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.00.06.51.0475 tahun 2005 tentang Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan.
  • Pada peraturan tersebut yang dimaksud dengan batas toleransi hasil analisis zat gizi adalah nilai kisaran yang dapat diterima dari hasil analisis zat gizi dibandingkan dengan nilai yang dicantumkan pada informasi nilai gizi.

Diperbolehkan. Jika pangan merupakan pangan olahan yang diproduksi berdasarkan kontrak, maka harus dicantumkan informasi yang menghubungkan antara pihak yang memproduksi dengan pihak yang memberi kontrak, seperti “diproduksi oleh .... untuk .....“.

Gambar artis boleh ditampilkan pada label asalkan bukan tenaga kesehatan.

  • Tidak diperbolehkan. Namun untuk produk MD diperbolehkan melakukan klaim. Untuk mendaftarkan produk pangan yang berklaim harus dievaluasi terlebih dahulu, misalnya klaim rendah natrium. Harus benar-benar dihitung kadar natrium per-gramnya dan ada persyaratan lain agar boleh klaim.
  • Dan sebagai informasi bahwa produk pangan yang berklaim, harga mendaftarkannya akan berbeda jika dibandingkan produk pangan yang tidak berklaim. Namun produk pangan yang berklaim pasti ada tujuan dan maksud, misalnya agar nilai produk tersebut lebih dimata konsumen.

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, disebutkan bahwa untuk kadaluarsa seharusnya ditulis baik digunakan sebelum. Untuk pangan olahan yang daya simpannya sampai dengan 3 (tiga) bulan dinyatakan dalam tanggal, bulan dan tahun sedangkan untuk pangan olahan yang daya simpannya lebih dari 3 (tiga) bulan dinyatakan dalam bulan dan tahun.

Untuk gr tidak diperkenankan karena satuan internasional adalah gram, sedangkan netto seharusnya ditulis berat bersih atau isi bersih.

Tanggal kedaluarsa dapat ditetapkan oleh produsen sendiri dengan melakukan uji penyimpanan atau uji stabilitas dipercepat.

Informasi tentang komposisi selain informasi wajib lainnya sudah cukup, tidak perlu informasi yang berlebihan.

Kalimat yang digunakan dalam label harus dalam bahasa Indonesia, dengan demikian istilah yang tepat adalah “berat bersih” atau “isi bersih”.

  • Selama belum mencapai batas kedaluarsa (baik digunakan sebelum), masih dapat diperdagangkan.
  • Balai POM meminta pelaku usaha melaporkan resmi. Balai akan menjembatani dan membina peritel tersebut.
  • Akan dibuat pedoman ritel pangan yang lebih aplikatif, mudah dilakukan oleh peritel terutama bagaimana seharusnya peritel mengembalikan produk yang sudah dekat masa simpannya dan bagaimana Balai POM membina dan menarik produk kadaluarsa

Batas waktu pemajangan tergantung dari kebijakan pihak peritel. Sebagai pengawas dan konsumen acuannya hanya batas kadaluwarsa.

Berdasarkan Peraturan pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan pada pasal 61 Bab V, yaitu akan dikenakan tindakan administratif, meliputi :

  1. peringatan secara tertulis;
  2. larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran;
  3. pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
  4. penghentian produksi untuk sementara waktu;
  5. pengenaan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), dan atau;
  6. pencabutan izin produksi atau izin usaha.

Tanggal kadaluwarsa dapat dicetak pada kemasan dan pada label dicantumkan tulisan “tanggal kadaluwarsa yang terdapat pada bagian atas label sesuai dengan UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan Pasal 97.

Pemanis buatan tidak dianjurkan untuk digunakan pada PJAS. Akan tetapi, jika ditemukan sampel PJAS yang mengandung pemanis buatan, batas maksimum dapat mengacu pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.1.4547 tentang Persyaratan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pemanis Buatan dalam Produk Pangan.

Plastik untuk membungkus makanan yang masih panas saja berpotensi menimbulkan kematian jaringan dan kanker pada manusia (karsinogenik). Akan tetapi yang lebih berbahaya adalah memanaskan plastik dalam suhu tinggi. Membakar bahan yang terbuat dari plastik dapat mendatangkan masalah tersendiri bagi manusia. Plastik yang dibakar akan mengeluarkan asap toksik yang apabila dihirup dapat menyebabkan sperma menjadi tidak subur dan terjadi gangguan kesuburan. Pembakaran PVC akan mengeluarkan DEHA (bahan pelembut plastik) yang dapat mengganggu keseimbangan hormon estrogen manusia. Selain itu juga dapat mengakibatkan kerusakan kromosom dan menyebabkan bayi-bayi lahir dalam kondisi cacat.

Pangan sebagai PJAS tidak hanya terdiri dari pangan siap saji tetapi juga pangan yang dikemas dan terdaftar (baik MD/ML maupun PIRT) di Badan POM atau Dinas Kesehatan. Untuk pangan yang terkemas dan terdaftar mengikuti Peraturan yang telah ada yaitu mengacu pada Peraturan Kepala Badan Tahun 2014 tentang BTP Pemanis dan buku pedoman penggunaan BTP pada pangan sebagai PJAS

Masyarakat harus menjelaskan kepada para penjual gorengan bahwa minyak goreng yang sudah menghitam disebabkan karena pemakaian berkali-kali sehingga meninggalkan senyawa yang tidak larut dan mengendap di dalam minyak.

Mengacu pada  Pedoman Kriteria Cemaran Pada PSS dan PIRT ; (ditanyakan ke insert)

Tidak bisa dijadikan sebagai pedoman.

Dalam pedoman PJAS dihimbau untuk tidak menggunakan pemanis buatan karena dikhawatirkan takaran dan peruntukkannya tidak tepat.

Penerapan 4 pedoman PJAS yang dikeluarkan Direktorat Standardisasi Produk Pangan yaitu PJAS Gizi Seimbang, Informasi Nilai Gizi, Bahan Tambahan Pangan,dan Cemaran.

Pengambilan sampel dilakukan secara aseptis untuk menghindari terjadinya kontaminasi.

SNI

Gula rafinasi telah mempunyai SNI dengan nomor SNI 3140.2-2011 Gula kristal - Bagian 2:

Gula rafinasi tidak boleh langsung ke masyarakat untuk keperluan industri. Penangan gula rafinasi merupakan wewenang Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, untuk di daerah melalui Pemerintah Daerah. Balai POM hanya mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terkait mutu dan keamanan pangan produk gula rafinasi.

SNI garam beriodium, SNI gula rafinasi, SNI AMDK, SNI tepung terigu, dan SNI kakao bubuk.

Apabila di dalam Peraturan kepala Badan POM juga mengatur metode uji, maka menjadi mandatory (wajib) untuk melakukan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM tersebut.

Untuk pendaftaran produk varian yang baru harus didaftarkan sendiri masing-masing produknya. karena proses produksinya menggunakan mesin baru, maka harus mengajukan untuk pemeriksaan sarana produksi ke Balai Besar POM di Denpasar berkaitan dengan rencana produksi varian baru dengan mesin yang berbeda dari yang sebelumnya.

  • Diperbolehkan menggunakan satu MD apabila alur produksi dan jenis produk pangan yang sama.
  • Tindakan hukum dapat mengacu pada Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor  HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011  tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

Dijelaskan bahwa seluruh peraturan yang terkait keamanan, mutu dan gizi pangan berlaku untuk produk yang diproduksi di dalam negeri maupun untuk produk impor. Produk ekspor juga harus sesuai dengan dengan peraturan di Indonesia, selain itu juga harus sesuai dengan peraturan atau ketentuan di negara tujuan.

Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri. Izin pencantuman halal dapat dilihat di Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Audit hanya dilakukan terhadap sarana yang berhubungan dengan proses produksi.

Secara umum tidak diperlukan memperlihatkan formula secara detail pada saat audit sertifikasi halal namun lebih kepada asal usul bahan baku, hasil analisa produk, sertifikat halal bahan baku, sanitasi

Sertifikasi Halal tidak wajib, masih bersifat voluntary (sukarela).

Sertifikat Ekspor berlaku untuk 1 kali pengiriman/pengapalan (per shipment). Jadi tidak bisa dipakai untuk berulang kali walaupun jenis produknya sama. Dalam Sertifikat Ekspor berisi informasi nama/jenis, jumlah produk yang dikirim.

  • Susu bubuk adalah produk yang diperoleh dengan penghilangan air dari susu cair.
  • Proses pengurangan air atau pengeringan pada susu dapat dilakukan dengan berbagai alat baik denganspray dryer dan drum atau roller dryer (suhu tinggi) maupun freeze dryer (suhu rendah).
  • Proses produksi susu bubuk tentunya harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Cara Produk Pangan yang Baik.
  • Produk susu termasuk kelompok produk beresiko tiggi sehingga tidakk boleh di produksi oleh PIRT

Sesuai dengan Peraturan Ka. BPOM RI No. HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, bahwa :

  1. Keterangan yang harus dicantumkan meliputi nama dan alamat produsen.
  2. Alamat perusahaan paling sedikit mencantumkan nama kota, kode pos dan Indonesia, kecuali jika nama dan alamat perusahaan tersebut tidak terdaftar pada direktori kota atau buku telepon tempat perusahaan tersebut berdomisili, maka harus mencantumkan alamat perusahaan secara jelas dan lengkap.

Kopi dapat didaftarkan sebagai pangan, namun pasak bumi belum diizinkan ditambahkan dalam pangan. Pada prinsipnya penambahan herbal yang tidak lazim digunakan sebagai pangan harus dikaji terlebih dahulu keamanannya.

Setiap digit pada no pendaftaran merupakan identitas spesifik yang menjadi acuan BPOM.

Seluruh produk bisa didaftarkan melalui e-reg, kecuali Pangan Fungsional, Pangan Berklaim, dan Bahan Tambahan Pangan (BTP).

  • Produk olahan daging merupakan produk yang wajib daftar MD di Badan POM.
  • Izin usaha industri UMKM yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat dapat diterima sbg salah satu syarat pendaftaran produk pangan MD

Informasi nomor MD dari produk yang beredar dapat dilihat di website Badan POM (www.pom.go.id).

Perwakilan Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa penomeran PIRT dapat digunakan pada produk dengan bahan baku yang sama, dengan variasi produk yang berbeda-beda. 1 no pirt hanya dapat digunakan 1 jenis produk pangan oleh 1 produsen

Ada 16 (enam belas) jenis pangan produksi IRTP yang diizinkan untuk memperoleh SPP- IRT berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM NO. HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Yang tidak ada dalam kategori pangan boleh diusulkan ke Direktorat Standardisasi Produk Pangan Badan POM RI.

Penggunaan pewara yang tdk ada bts maks (CPPB) disesuaikan dengan sifat sensori yg diinginkan

Cemaran bisa berasal dari proses produksi bisa juga karena faktor lingkungan selama pengangkutan, tergantung jenis produk. Sehingga sangat penting untuk menerapkan cara produksi dan cara distribusi yang baik, sehingga kualitas keamanan produk tetap terjamin.

Adanya perbedaan standar juga dimungkinkan menjadi faktor penyebab penolakan, kalau eksportir belum mempunyai pengetahuan tentang standar negara tujuan, maka eksportir seharusnya mengetahui standar produk Negara yang dituju.

Pencantuman logo bintang termasuk pernyataan yang dilarang dicantumkan pada label pangan karena terkait sifat, harga, bahan, mutu, komposisi, manfaat atau keamanan pangan yang meskipun benar dapat menimbulkan gambaran yang menyesatkan pemahaman mengenai pangan yang bersangkutan.

Ikan yang menggunakan formalin untuk mengawetkan tdk boleh sbg bahan baku pangan

Skema regis MD dan PRT mash tetap berlaku pada saat pemberlakuan pasar ASEAN 2016 untuk meningkatkan daya saing produk” harus memperbaiki mutunya.

Terdapat 12 Sektor prioritas yang akan diharmonisasikan diantaranya adalah sektor produk pertanian dan perikanan.

  • Pengemasan primer (pengemas pertama) harus dilakukan di tempat yang tidak jauh dari ruang pengolahan (produksi) agar tidak terjadi kontaminasi silang.
  • pengemasan sekunder (misalnya setelah dikemas plastik akan dikemas ke kardus) boleh di tempat yang terpisah agak jauh karena kemungkinan terjadi kontaminasi kecil. (dijadikan satu dengan kamar tidur)
  • Untuk desain ruangan dilakukan searah (barang masuk sampai barang keluar ).
  • Tidak menyebabkan adanya kontaminasi

Dijelaskan bahwa yang menentukan umur simpan adalah industri dengan metode yang sudah umum dan dapat bekerjasama dengan universitas.

Masalah ini umumnya terkait dengan perilaku karyawan. Penanggung Jawab (supervisor) harus sering-sering (cerewet) untuk mengingatkan karyawannya dan bersikap tegas, sehingga lama kelamaan karyawan akan terbiasa berperilaku sesuai ketentuan, terutama yang bersentuhan langsung dengan produk dapat dilihat di Peraturan Kepala badan POM No. HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. 

Analisa dari laboratorium yang terakreditasi. Minimal 1 tahun sekali.

Silica gel dapat digunakan dalam pangan dengan syarat harus dikemas dalam kemasan tersendiri, tidak bersentuhan langsung dengan pangan dan harus ada peringatan bahwa silica gel tidak untuk dimakan.

Lokasi produksi pangan harus terhindar dari hewan peliharaan.

Peraturan atau standar pangan dapat dilihat di website BPOM (JDIH).

Ya, berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.23.3644 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan

Berwenang, sesuai dengan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2004 Badan POM dapat mengawasi PSS, namun tindak lanjut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten /atau kota.

Persyaratan mutu krimer produk kental manis mengikuti Peraturan Kepala Badan POM nomor HK.00.06.1.52.4011 Tahun 2009  tentang Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia dalam Makanan.

Jika anak-anak dalam usia sekolah, maka edukasi dilakukan melalui sekolah. Sedangkan untuk anak pra sekolah, maka edukasi dilakukan kepada orang tua selaku pendamping anak. Edukasi yang diberikan bukan saja terhadap informasi label mengenai pemanis buatan namun kesadaran untuk membaca informasi pada label produk pangan secara kesuluruhan. Pemberian edukasi kepada masyarakat merupakan tanggung jawab bersama.

You are here: Home FAQ

Statistik Pengunjung

Hari ini 7

Minggu ini 585

Bulan ini 1701

Jumlah Pengunjung 19173

Halo BPOM

Cari Berita

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account