Direktorat Standardisasi Produk Pangan

Frequently Asked Questions - All FAQs

FAQs - All FAQs
  • Berdasarkan UU N 18 tahun 2012 tentang Pangan, bahwa definisi Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
  • Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan lainnya terkait pangan (UU 18, PP 28, PP 69, Permen, dan/atau Perka Badan) ¬†diaplikasikan untuk semua pangan termasuk P-IRT hanya tindak lanjut dari pelanggaran yang membedakan.

Hingga saat ini, pencantuman label halal pada produk pangan masih bersifat voluntary (sukarela).

Pengenaan sanksi pidana terkait pangan tercemar dan tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa diberikan sanksi hukum pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau dendan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang mengacu pada pasal 141.

Tindak lanjut pelanggaran TIE (Tanpa Izin Edar) terdapat dalam Undang-Undang Pangan yaitu berupa sanksi administratif. Sanksi administratif berupa :

  1. Denda;
  2. Penghentian sementara dari kegiata, produksi, dan/atau peredaran;
  3. Penarikan pangan dari peredaran oleh produsen;
  4. Ganti rugi; dan/atau
  5. Pencabutan izin

Untuk produk yang sama, tetapi perlakuannya berbeda maka daya simpannya juga akan berbeda. Idealnya harus memonitor produk. Alternatifnya dengan melihat produk sejenis, tetapi juga tetap harus memonitor produk sendiri. Produsen bertanggung jawab terhadap produk sampai di tangan konsumen.

Setiap pangan olahan baik yang diproduksi dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki surat Persetujuan Pendaftaran. Karena air minum isi ulang tersebut dijual secara ritel, dan tidak memiliki surat persetujuan pendaftaran, sehingga dapat ditindak lanjuti dengan sanksi administrative sebagaimana tercantu, dalam pasal 39 ayat (1) sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

  1. Peringatan tertulis
  2. Pelarangan untuk mengedarkan sementara waktu
  3. Penghentian sementara kegiatan; atau
  4. Pencabuatan surat persetujuan pendaftaran

Permenkes 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan hanya memuat ketentuan pokok saja seperti penggolongan BTP dalam 27 golongan dan jenis-jenis BTP pada setiap golongan tersebut. Untuk batas maksimum penggunaan BTP pada setiap kategori pangan tertulis dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan.

Satu tahun, Permenkes 033 diundangkan tanggal 27 Juli 2012, sehingga pangan yang beredar harus menyesuaikan Peraturan ini paling lama satu tahun sejak diundangkan Peraturan tersebut (batas akhir sampai dengan 27 Juli 2013).

Selain BTP yang diatur dalam Permenkes 033 tahun 2012 tentang BTP belum dapat digunakan, akan tetapi dapat melalui mekanisme pengkajian terlebih dahulu.

Metanil Yellow dan Rhodamin B merupakan pewarna tekstil dan tidak termasuk bahan tambahan pangan. Kedua zat ini tidak diatur lagi dalam Permenkes 033 tentang Bahan Tambahan Pangan. Namun pelarangan penggunaan kedua zat warna ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.239/Menkes/Per/V/85 tentang Zat Warna Tertentu yang dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya.

You are here: Home FAQ All FAQs

Statistik Pengunjung

Hari ini 27

Minggu ini 204

Bulan ini 1188

Jumlah Pengunjung 11301

Halo BPOM

Cari Berita

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account