Produk Standardisasi

Direktorat Standardisasi Produk Pangan

A. Pendahuluan

Pertumbuhan tanaman PRG saat ini terus meningkat jumlahnya. Perkembangan bioteknologi tanaman PRG ke depan sejalan dengan keinginan para pengembang teknologi untuk menghadirkan produk dengan multi manfaat bagi petani dan konsumen. Pangan Produk Rekayasa Genetik merupakan Pangan yang diproduksi atau yang menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari proses rekayasa genetik. Sedangkan Rekayasa Genetik Pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk Pangan yang lebih unggul.

B. Dasar Hukum PRG

Kontroversi produk-produk hasil rekayasa genetik sampai sekarang masih terus berlangsung. Berbagai isu global telah menjadikan produk ini aman bagi sebagian orang, tetapi dianggap berbahaya bagi sebagian orang. Mengingat masih banyaknya perbedaan pendapat maka masih diperlukan sikap hati-hati dan waspada. Untuk itulah pemerintah dan dunia internasional umumnya menangani hal ini dengan pendekatan kehati-hatian (precautionary approach) dan menyiapkan perangkat hukum untuk melindungi masyarakat dari akibat negatif produk-produk hasil rekayasa genetik. Sehubungan dengan adanya kekhawatiran tersebut dan pentingnya prinsip kehati-hatian, Indonesia sudah mempunyai perangkat hukum untuk melindungi masyarakat dari akibat negatif produk-produk hasil rekayasa genetik seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagene Protocol on Biosafety to The Convention on Biological Diverity, PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, PP 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati PRG, Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor: HK. 03.1.23.03.12.1563 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik, dan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.03.1.23.03.12.1564 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pelabelan Pangan Produk Rekayasa Genetik.

C. Pengkajian PRG

Produsen ataupun konsumen yang akan menggunakan maupun memproduksi menggunakan Produk Rekayasa Genetik tidak serta merta dapat dengan mudah menggunakan pangan PRG sebelum pangan PRG tersebut mendapatkan persetujuan keamanan pangan. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada Pasal 77 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang dilarang memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan. Pangan PRG tersebut harus melalu serangkaian pengkajian/penilaian keamanan pangan sebelum diedarkan (pre-market food safety assesment), hal ini sebagaimana tertuang di dalam Peraturan seperti UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dan PP 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati PRG.

Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2005, kelembagaan yang melaksanakan pengkajian adalah Komisi Keamanan Hayati (KKH) dan Tim Teknis Keamanan Hayati (TTKH). KKH dan TTKH bertugas memberikan rekomendasi kepada:

  1. Kepala Badan POM untuk menerbitkan keputusan keamanan/peredaran pangan PRG yang dinyatakan sekaligus sebagai sertifikat keamanan pangan PRG.
  2. Menteri Pertanian untuk menerbitkan keputusan keamanan/peredaran pakan PRG.
  3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menerbitkan keputusan keamanan/peredaran lingkungan PRG

D. Skema Tata Cara Pengkajian Pangan Produk Rekayasa Genetik

Berikut skema tata cara pengkajian Pangan Produk Rekayasa Genetik

 Alur PRG

Pemohon yang akan mendaftarkan Pangan PRG mengajukan permohonan ke Badan POM. Kepala Badan POM akan mengirimkan permohonan tersebut ke Komisi Keamanan Hayati (KKH) untuk dikaji oleh Tim Teknis Keamanan Hayati (TTKH). Hasil pengkajian dilaporkan TTKH ke KKH. KKH menerbitkan  rekomendasi dan dikirimkan ke Kepala Badan POM. Berdasarkan rekomendasi tersebut Kepala Badan POM membuat surat persetujuan/penolakan keamanan PPRG.

 

Berikut Pangan Produk Rekayasa Genetik (PRG) yang sudah mendapatkan Persetujuan Keamanan Pangan PRG (Sertifikat keamanan pangan PRG):

 

Kunjungi Kami

Jl. Percetakan Negara No.23,
Jakarta Pusat, 10560

Get Direction
Hubungi Kami

Telp: (+6221) 42875584
Fax: (+6221) 42875780

Email: standarpangan@pom.go.id
Jadwal Konsultasi

Senin - Kamis: 08.30 - 15.00


--------------------------------

Direktorat Standardisasi Produk Pangan