• Tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan masyarakat
• Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab

Peraturan adalah peraturan menteri dan pejabat setingkat menteri (Kepala Badan POM). Peraturan menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Peraturan ini bersifat wajib.

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional. Bersifat sukarela. SNI dapat diberlakukan wajib oleh instansi teknis yang terkait dalam hal yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan, kesehatan, pelestarian, fungsi lingkungan hidup atau pertimbangan ekonomi.