Ketentuan mengenai kategori pangan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Kepala Badan POM No 21 Tahun 2016 tentang kategori pangan telah direvisi melalui Peraturan Badan POM No. 34 Tahun 2019 Tentang Kategori Pangan. Dasar pertimbangan melakukan revisi yaitu perkembangan peraturan baik nasional maupun internasional, perkembangan ilmu dan teknologi, serta masukan stakeholder.

Dalam rangka advokasi dan sosialisasi regulasi keamanan, mutu, gizi standar pangan, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan bekerja sama dengan Balai Besar POM di Banda Aceh menyelenggarakan kegiatan advokasi dan sosialisasi standar pangan, tanggal 27-28 Februari 2020. Advokasi dan sosialisasi standar pangan merupakan kegiatan rutin Direktorat Standardisasi Pangan Olahan untuk setiap tahunnya.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik, serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Direktorat Standardisasi Pangan Olahan-Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah melaksanakan workshop Kajian Keamanan Bahan Alam Sebagai Alternatif BTP dalam Rangka Eradikasi Penyalahgunaan Bahan Berbahaya.