Sebagaimana diketahui bahwa minyak sawit merupakan salah satu andalan produk Ekspor Indonesia. Namun saat ini komoditas minyak sawit mendapat perhatian dunia terkait dengan kadar kontaminan 3-MCPDE dan GE yang dapat terbentuk selama proses pengolahan. Senyawa tersebut apabila dikonsumsi dalam tubuh akan dipecah menjadi senyawa yang berisiko terhadap   kesehatan manusia. Hal tersebut mengakibatkan penolakan ekspor produk minyak sawit yang berasal dari Indonesia, sehingga menimbulkan kerugian untuk Indonesia. Untuk itu, disusun pedoman ini agar dapat dilakukan pencegahan terhadap pembentukan senyawa tersebut selama proses produksi Minyak Goreng Sawit (MGS). Sampai saat ini Codex Alimentarius Commission (CAC) organisasi standar pangan internasional di bawah FAO/WHO  belum menetapkan batas maksimal terkait ketentuan 3-MCPDE dan GE dalam MGS namun telah menetapkan Code of Practice (CoP) for the Reduction of 3-MCPDE and GE in refined oils and food products made with refined oils sebagai panduan negara anggota.

Pada akhir tahun 2022 terdapat emerging issue berupa temuan residu cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang dimulai dengan informasi dari WHO tentang kewaspadaan terhadap peredaran obat substandar yang mengandung EG dan DEG melebihi batas di Gambia dan diduga kuat berkaitan dengan kasus gagal ginjal di negara tersebut. Di Indonesia juga terdapat kenaikan kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak balita yang diduga akibat konsumsi obat yang mengandung senyawa EG dan DEG yang tinggi. Sampai saat ini EG dan DEG tidak diizinkan penggunaannya dalam produk obat dan makanan berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, sehingga keberadaannya dalam pangan olahan merupakan termasuk kategori cemaran.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan mendorong kreativitas industri pangan untuk memproduksi pangan yang inovatif dan diterima di masyarakat. pemerintah berupaya seoptimal mungkin mengantisipasi dan mengawasi perkembangan produk pangan melalui sistem pengawasan pre maket dan post market. Untuk menerapkan sistem pengawasan tersebut, diperlukan regulasi untuk menjamin keamanan pangan yang dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan mendorong kreativitas industri pangan untuk memproduksi pangan yang inovatif dan diterima di masyarakat. Pemerintah berupaya seoptimal mungkin mengantisipasi dan mengawasi perkembangan produk pangan melalui sistem pengawasan pre maket dan post market. Untuk menerapkan sistem pengawasan tersebut, diperlukan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi yang baik dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah.