Berita

Direktorat Standardisasi Pangan Olahan

Keamanan pangan merupakan tanggung jawab setiap orang. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan mendorong kreativitas industri pangan untuk memproduksi pangan yang inovatif agar pangan tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Pemerintah berupaya seoptimal mungkin mengantisipasi dan mengawasi peredaran pangan olahan melalui sistem pengawasan pre market dan post market.

Untuk menerapkan sistem pengawasan tersebut, diperlukan peraturan untuk menjamin keamanan pangan yang dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat terdapat persamaan persepsi dengan unil pelaksana teknis  (UPT) Badan POM serta stakeholder terkait seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Asosiasi Pelaku Usaha Pangan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Profesi Pangan atau Perguruan tinggi terkait.  

Mengingat masih dalam masa pandemi COVID-19 maka penyelenggaraan kegiatan advokasi ini dilakukan secara hybrid yaitu luring maupun daring. Tahap Pertama kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16-18 Maret 2021 dengan stakeholder yang berasal dari perwakilan dari Balai Besar di Mataram, Balai Besar POM di Semarang, Balai Besar POM di Yogyakarta,  Balai Besar POM di Bandung, Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Serang, dan Balai Besar POM Palangka Raya,  Loka POM Tangerang,  Loka POM Banyumas, Loka POM Surakarta, dan Loka POM Kotawaringin Barat,  dan stakeholder dari daerah terkait, perwakilan dari unit di Kedeputian III, perwakilan dari Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO), Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI), Perwakilan dari Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) divisi UMKM, wakil dari dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO). Tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 24,25 dan 26 Maret 2021 dengan stakeholder dari Provinsi Kepulauan Riau (Balai POM di Batam dan Loka POM di Tanjung Pinang), Provinsi Sumatera Selatan (Balai Besar POM di Palembang, Loka POM di Lubuklinggau), Provinsi Sumatera Utara (Balai Besar POM di Medan,  Loka POM di Tanjungbalai, Loka POM di Toba Samosir), stakeholder dari daerah terkait,  perwakilan dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI), UKM binaan GAPMMI, Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia (KOPITU),  PP Aisyiyah, perwakilan dari unit di Kedeputian III dan Perwakilan dari Biro Hukor. Sedangkan tahap Tahap 3,  acara dilaksanakan pada tanggal 30, 31 Maret dan 1 April 2021 dengan stakeholder dari perwakilan dari  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Balai POM di Pangkal Pinang dan Loka POM di Belitung), Provinsi Riau (Loka POM di Indragiri Hilir), Provinsi Sumatera Barat (Balai Besar POM di Padang,  Loka POM di Dharmasraya, Loka POM di Payakumbuh),  Provinsi Lampung (Balai Besar POM di Bandar Lampung), Provinsi Jambi (Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh) berserta stakeholder dari daerah terkai, perwakilan dari Salimah, GAPMMI divisi UKM, Asosiasi Pengusaha Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN), Persatuan Ahli Gizi (PERSAGI), perwakilan dari unit di Kedeputian III dan Perwakilan dari Biro Hukor.

Advokasi-2021-1

Setiap tahapan acara Advokasi dan Sosialisasi Peraturan di Bidang Pangan Olahan Tahun 2021 dibuka oleh ibu Dra. Rita Endang, Apt, M.Kes selaku Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.  Dalam pembukaannya Ibu Deputi menyampaikan bahwa sesuai amanah UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan, Badan POM melakukan pengawasan terhadap persyaratan keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan olahan.  Pada tahun 2019-2021 telah terdapat update peraturan di bidang pangan olahan yaitu terkait Bahan Tambahan Pangan (BTP),  BTP Perisa,   Bahan Penolong, Kemasan Pangan, Informasi Nilai Gizi (termasuk Informasi Nilai Gizi Untuk Pangan Olahan yang Diproduksi Oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil) dan Kategori Pangan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan, terwujud persamaan persepsi antara unit pelaksana teknis Badan POM,  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), asosiasi pelaku usaha, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap peraturan di bidang pangan olahan, sehingga Peraturan-peraturan di bidang pangan olahan dapat diimplementasikan dengan baik dalam kegiatan pengawasan produk pangan.

Advokasi-2021-2

Dalam kegiatatan advokasi dan sosialisasi ini terdapat beberapa pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber dari Direktorat Standardisasi Pangan Olahan. Adapun materi yang disampaikan meliputi Peraturan Pangan Secara Umum, Kategori Pangan dan Bahan Baku, Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus (PKGK), Bahan Tambahan Pangan, Bahan Penolong, Cemaran dan Bahan Berbahaya, Kemasan, Label dan Iklan Pangan Olahan, Klaim dan Informasi Nilai Gizi, Pangan Steril Komersial dan Pangan Iradiasi, Pangan Produk Rekayasa Genetik dan Pangan Organik dan Cara Retail Pangan yang Baik (Toko Modern) dan Cara Retail Pangan Olahan yang Baik di Pasar Tradisional).  Icebreaking juga dilakukan dalam kegiatan ini, sebagai upaya agar peserta tidak bosan serta menambah semangat partisipasi. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan pre-postest untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta Advokasi dan Sosialisasi Standar Pangan terhadap materi yang dipaparkan.

Advokasi-2021-3

Kunjungi Kami

Jl. Percetakan Negara No.23,
Jakarta Pusat, 10560

Get Direction
Hubungi Kami

Telp: (+6221) 42875584
Fax: (+6221) 42875780

Email: standarpangan@pom.go.id
Jadwal Konsultasi

Senin - Kamis: 09.00 - 15.30


--------------------------------

Instagram
Facebook
Youtube