Berita

Direktorat Standardisasi Pangan Olahan

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah instansi pemerintah yang memiliki fungsi dan peran sebagai organisasi publik nonprofit dengan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Layanan publi di Badan POM dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yaitu Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sebagai tuntutan dari pentingnya pengawasan terhadap Obat dan Makanan, secara organisasi BPOM telah didukung oleh terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diikuti oleh Peraturan Kepala BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, yang didasari semangat penguatan BPOM. Hal ini berdampak antara lain pada perubahan Organisasi dan Tata Kelola, termasuk di dalamnya berupa perubahan nomenklatur dan fungsi-fungsi unit kerja yang melakukan pelayanan publik. Terhadap perkembangan organisasi tersebut, telah diterbitkan pula Peraturan Kepala BPOM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan dan Peraturan Kepala BPOM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Tahun 2020 merupakan tahun pertama implementasi Rencana Strategis Badan POM periode 2020 – 2024. Salah satu misi Badan POM pada Renstra 2020 – 2024 yaitu pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan, sejalan dengan misi presiden ke-8 pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Hal ini di-tuangkan pula dalam sasaran strategis Badan POM yakni Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik obat dan makanan, di mana salah satu indikator ukuran keberhasilan peningkatan efektivitas pelayanan publik adalah hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

Sebagai unit yang menyelenggarakan pelayanan publik, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan tentu memperoleh evaluasi dan penilaian diantaranya adalah melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Inspektorat Utama Badan POM. Survei dilakukan terhadap 14 (empat belas) unit pelayanan Pusat dan 33 (tiga puluh tiga) Unit Pelaksana Teknis di Daerah yang memberikan layanan kepada masyarakat. Responden dalam survei ini adalah pengguna layanan publik BPOM. Seperti diketahui, Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan untuk mengetahui kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat secara berkala sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasil dari pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 diharapkan mampu memacu peningkatan kualitas pelayanan publik BPOM dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPOM.  

Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan untuk menilai layanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sebagai berikut: a) Pengkajian Keamanan, Mutu, Manfaat dan Label Pangan Olahan dan b) Konsultasi Terkait Proses Pengkajian Keamanan, Mutu, Manfaat dan Label Pangan. Responden SKM dipilih secara acak dalam cakupan masing-masing unit pelayanan di lingkungan Badan POM Pusat serta pada Unit Pelaksana Teknis. Untuk responden dihitung dari jumlah populasi pelanggan layanan selama 3 (tiga) bulan. Survei dilaksanakan selama 3 bulan dimulai dari 14 Mei 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020, dilakukan melalui 1) Metode online melalui aplikasi layanan publik yang diintegrasikan pada aplikasi SIMOLEKDESI dan 2) Metode manual yang selanjutnya diinput pada aplikasi SIMOLEKDESI.

Survei Kepuasan Masyarakat pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan tahun 2020 dilakukan terhadap 2 (dua) layanan dengan jumlah populasi dan responden pada tiap layanan, sebagai berikut:

 No  Jenis Pelayanan   Jumlah Populasi  Jumlah Responden menurut Tabel Krejcie & Morgan
1 Pengkajian Permohonan Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat, dan Label Pangan Olahan 42 38
2

Konsultasi Terkait Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat, dan Label Pangan Olahan

290 211
  Jumlah 332 249

 

Hasil survei dengan jumlah responden yang mengisi kuesioner secara keseluruhan sebanyak 249 menunjukkan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik sebesar 83.88. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa mutu layanan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan mendapat kategori B (Baik) dan mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 0.61. Perbandingan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan publik pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan tahun 2019 dan 2020 disajikan pada dibawah ini.

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) per unsur pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan tahun 2019 dan 2020, adalah sebagai berikut:

 Unsur Layanan Metode Proporsional Naik/Turun
2019 2020
U1 Persyaratan Pelayanan 80.71 80.92 0.21
U2 Sistem/Mekanisme/Prosedur Pelayanan 79.35 81.66 2.31
 U3 Waktu Pelayanan 77.17 83.76 6.59
U4  Biaya/Tarif Pelayanan 87.91 83.47 -4.44
 U5  Kesesuaian Produk Pelayanan 79.76 83.40 3.64
U6  Kompetensi Petugas 83.56 85.41 1.85
U7  Perilaku Petugas 85.87 89.76 3.89
U8  Penanganan Pengaduan 91.17 85.21 -5.96
U9  Sarana dan Prasarana 83.97 81.33 -2.64
   Total 83.27 83.88 0.61

 

Keterangan:

 Mutu Pelayanan A (Sangat Baik; 88,31 – 100,00)
 Mutu Pelayanan B (Baik; 76,61 - 88,30)
 Mutu Pelayanan C (Kurang Baik; 65,00 – 76,60)
 Mutu Pelayanan D (Tidak Baik; 25,00 – 64,99)

 

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat per jenis layanan dan per unsur layanan tahun 2020 disajikan pada tabel dibawah ini:

 Jenis Layanan U1   U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 Rata-rata
Pengkajian Permohonan Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat, dan Label Pangan Olahan 72.37 74.12 74.85 82.46 78.51 78.95 85.53 76.75 76.75 77.81
Konsultasi Terkait Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat, dan Label Pangan Olahan 82.46 83.02 85.36 83.65 84.28 86.57 90.52 86.73 82.15 84.97

 

Keterangan:

 Mutu Pelayanan A (Sangat Baik; 88,31 – 100,00)
 Mutu Pelayanan B (Baik; 76,61 - 88,30)
 Mutu Pelayanan C (Kurang Baik; 65,00 – 76,60)
 Mutu Pelayanan D (Tidak Baik; 25,00 – 64,99)

 

Dalam SKM tahun 2020 terdapat saran masukan dari responden bagi pelaksanaan pelayanan publik di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sebagai berikut:

Jenis Layanan Saran/masukan
Pengkajian Permohonan Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat, dan Label Pangan Olahan
  1. Pada saat konsultasi online, ada form isian sehingga pada saat check out dari konsultasi online sudah bisa dapat hasil konsultasi tanpa kirim email lagi
  2. Akan lebih baik sistem bisa dibuka sampe jam 3 sore dan dapat melakukan draft dan submit pengajuan izin Khusus sampai jam 3 sore. Hal ini dapat mempermudah dan membuka peluang kami dalam pengajuan izin Khusus
  3. Untuk difasilitasi pengajuan evaluasi standard seperti BTP menggunakan online proses. Timeline diharapkan lebih singkat dengan memungkinkan adanya perbaikan bukan pengajuan dari awal. On-line proses BTP agar status evaluasi di online proses dapat dibuat lebih detail sehingga dapat terlihat oleh aplikan evaluasi ditahap mana, dapat mengacu pada e-reg registrasi pangan.
  4. Proses dengan pengajuan pengkajian via elektronik cukup efektif dan sebaiknya bisa dilanjutkan seterusnya
  5. Untuk pelayanan SPO yang belum bisa dilakukan lewat e-standar, yaitu pendaftaran via email selama masa pandemi timeline nya masih kurang jelas.
Konsultasi Terkait Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat, dan Label Pangan Olahan
  1. Sudah baik dan komunikatif, petugas juga memberikan informasi jelas.
  2. Masih terdapat delay internet BPOM saat melampirkan pdf atau jpeg, petugas konsultasi harus menunggu lama buffering data, sehingga memperlambat komunikasi.
  3. Mungkin jam pelayanannya bisa diperpanjang
  4. Mohon ada lembar konsul hasil konsultasi online sehingga kita mudah untuk tracking proses tahapan selanjutnya sebagai referensi jika dibutuhkan
  5. Mohon dapat diberikan webinar terkait kisi-kisi pengajuan kajian klaim/ penggunaan bahan baku baru agar perusahaan dapat menyediakan data yang lebih baik, lengkap dan komprehensif sehingga proses penilaian dapat dipersingkat

 

Berdasarkan hasil SKM tersebut, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan melaksanakan rencana aksi tindak lanjut atas hasil penilaian dan masukan pengguna layanan tersebut, diantaranya dengan:

  1. Menyelenggarakan kegiatan Konsultasi Prima Mengenai Pengajuan Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan;
  2. Maintenance, perbaikan, dan pengembangan aplikasi e-Standar Pangan,
  3. Pengembangan aplikasi konsultasi KUSAPA,
  4. Review pelaksanaan pelayanan publik tingkat unit, 5) Pembahasan tingkat unit terkait timeline pengkajian, pengaturan e-Standar Pangan (waktu, posisi berkas), dll.

Direktorat Standardisasi Pangan Olahan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan, oleh sebab itu, kami mohon partisipasi Bapak/Ibu pengguna layanan untuk bersedia kembali menjadi responden kami pada SKM 2021 ini.

Kunjungi Kami

Jl. Percetakan Negara No.23,
Jakarta Pusat, 10560

Get Direction
Hubungi Kami

Telp: (+6221) 42875584
Fax: (+6221) 42875780

Email: standarpangan@pom.go.id
Jadwal Konsultasi

Senin - Kamis: 09.00 - 15.30


--------------------------------