Kunjungan Ministry of Drug and Food Safety (MFDS) korea ke Badan POM diawali dengan Pertemuan Bilateral antara Badan POM dan MFDS pada tanggal 6 Desember 2016 berlangsung di ruang rapat Direktorat Standardisasi Produk Pangan yang dihadiri pejabat dan staf di lingkungan Badan POM.
Diberitahukan kepada seluruh stakeholder Direktorat Standardisasi Produk Pangan mengenai Surat Edaran tentang Pelaporan Pengaduan Praktik Pungutan Liar Dalam Pelayanan Publik Bagi Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Lainnya di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Logo Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan ini disampaikan bahwa per tanggal 1 September 2016 Direktorat Standardisasi Produk Pangan menggunakan Kertas KOP Surat Baru untuk surat menyurat dan penerbitan Keputusan terhadap:
Dengan telah diundangkannya UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada tanggal 17 November 2012, sebagai revisi atas UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan, diperlukan tindak lanjut terhadap amanah pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Terdapat 11 Pasal yang mengamanahkan pengaturan lebih lanjut dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, 18 Pasal mengamanahkan pengaturan lebih lanjut dalam RPP tentang Keamanan Pangan dan 5 Pasal mengamanahkan pengaturan lebih lanjut dalam RPP tentang Label dan Iklan Pangan.
Direktorat Standardisasi Produk Pangan telah melaksanakan “Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan”(Legislative Drafting Training). Pelatihan seperti tersebut diatas dilaksanakan bekerja sama dengan Jimly School of Law and Government (JSLG) yang merupakan lembaga nirlaba yang didirikan oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. yang bergerak di bidang pendidikan/pelatihan terkait bidang hukum dan pemerintahan.
